Rabu, 20 Mei 2026

 Transformasi KDKMP Modern

 Oleh : Dr. Ir. H.M. Sholeh, MM.


        Pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Mei 2026 mengenai penyampaian Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 menandai babak baru arah pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus bertumpu pada penguatan sektor produktif rakyat, pemerataan pembangunan desa-kelurahan, ketahanan pangan, hilirisasi industri, dan penguatan ekonomi berbasis gotong royong. Dalam konteks tersebut, keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu instrumen strategis yang diproyeksikan sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput. KDKMP tidak lagi dipandang sekadar koperasi konvensional yang bergerak dalam aktivitas simpan pinjam atau distribusi sembako semata, melainkan mulai diarahkan menjadi pusat aktivitas ekonomi lokal yang terintegrasi dengan sistem ekonomi nasional. Posisi ini menempatkan KDKMP dalam pusaran transformasi besar yang tidak dapat dihindari. Di satu sisi, koperasi dituntut menjadi modern, efisien, profesional, dan berbasis teknologi. Namun di sisi lain, KDKMP tetap harus menjaga ruh utama koperasi sebagai ekonomi rakyat sejati yang menjunjung tinggi gotong royong, sukarela, keadilan sosial, partisipasi anggota, serta keberpihakan terhadap masyarakat kecil.

Transformasi KDKMP menuju koperasi modern merupakan konsekuensi logis dari arah kebijakan makro ekonomi 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap tinggi dan stabil, peningkatan investasi, penguatan konsumsi domestik, pengendalian inflasi, serta reformasi fiskal yang lebih produktif. Dalam kerangka tersebut, koperasi tidak boleh lagi menjadi entitas ekonomi yang tertinggal, lamban, dan tidak kompetitif. Koperasi harus mampu menjadi simpul distribusi ekonomi nasional yang kuat dan terpercaya.

 

KDKMP dalam Pusaran KEM-PPKF 2027

KEM-PPKF 2027 menunjukkan optimisme pemerintah terhadap kemampuan Indonesia menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Pemerintah menekankan pentingnya ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi desa dan kelurahan. Seluruh agenda tersebut sangat berkaitan dengan peran KDKMP. Secara mengejutkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5.61% pada kuartal pertama 2026 meskipun dalam kondisi guncangan geopolitik global yang berkepanjangan. Tak heran pidato Presiden tentang KEM-PPKF 2027 menunjukkan optimisme yang luar biasa meskipun ditengah gejolak kurs Rupiah yang tak kunjung membaik.

Dalam asumsi dasar makro ekonomi 2027, pemerintah diperkirakan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi pada kisaran di atas 5%, inflasi terkendali, nilai tukar relatif stabil, serta penguatan daya beli masyarakat. APBN diarahkan lebih produktif melalui belanja yang menciptakan multiplier effect terhadap ekonomi rakyat. Dengan pendekatan tersebut, KDKMP memiliki peluang besar menjadi saluran distribusi program ekonomi pemerintah langsung ke masyarakat. KDKMP berpotensi menjadi penghubung antara produksi dan konsumsi rakyat. Ketika pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional, maka koperasi dapat menjadi offtaker hasil pertanian, peternakan, maupun perikanan lokal serta komoditas lokal lainnya. Ketika pemerintah mendorong hilirisasi UMKM, koperasi dapat menjadi pusat pengolahan dan distribusi produk rakyat. Ketika pemerintah memperkuat ekonomi digital, koperasi dapat menjadi agregator transaksi digital masyarakat desa dan kelurahan. Dengan demikian, transformasi KDKMP bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis nasional.

 

Transformasi Menuju Koperasi Modern

Transformasi koperasi modern harus dimulai dari perubahan pola pikir. Selama ini sebagian koperasi masih terjebak dalam manajemen tradisional, administrasi manual, ketergantungan pada bantuan pemerintah, dan lemahnya tata kelola. Padahal koperasi modern membutuhkan profesionalisme, transparansi, efisiensi, dan orientasi pelayanan. Koperasi modern bukan berarti meninggalkan nilai gotong royong. Justru teknologi dan modernisasi digunakan untuk memperkuat pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Modernisasi koperasi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan penting.

 

1. Digitalisasi Sistem Koperasi

Digitalisasi menjadi fondasi utama transformasi KDKMP. Di era ekonomi digital, koperasi tidak dapat bertahan hanya dengan pencatatan manual dan sistem administrasi konvensional. KDKMP harus mulai menggunakan aplikasi keanggotaan, sistem pembayaran digital, pencatatan keuangan terintegrasi, marketplace koperasi, hingga sistem distribusi berbasis data. Digitalisasi akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas koperasi. Anggota dapat memantau transaksi secara langsung, pengurus lebih mudah membuat laporan keuangan, dan pemerintah dapat melakukan pengawasan lebih efektif. Selain itu, digitalisasi membuka peluang KDKMP masuk ke dalam ekosistem ekonomi nasional yang semakin terkoneksi. Di masa depan, bukan tidak mungkin KDKMP memiliki super aplikasi koperasi yang mengintegrasikan layanan sembako, simpan pinjam, logistik, pembayaran, hingga pemasaran produk UMKM lokal.

 

2. Penguatan SDM Profesional

Transformasi koperasi modern sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Tantangan terbesar KDKMP saat ini bukan hanya modal usaha, tetapi juga kapasitas manajerial. Banyak koperasi gagal berkembang karena lemahnya pengelolaan, konflik internal, dan minimnya kompetensi bisnis. Oleh karena itu, KDKMP memerlukan pengurus dan manajer yang profesional, kompeten, dan memahami dinamika ekonomi modern. Rekrutmen SDM harus dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi, namun tetap memperhatikan pemberdayaan masyarakat lokal. Pendidikan dan pelatihan koperasi harus diperkuat secara berkelanjutan. Pengurus koperasi perlu memahami manajemen keuangan, pemasaran digital, tata kelola bisnis, rantai pasok, hingga pengelolaan risiko usaha. Dengan SDM yang kuat, koperasi dapat berkembang menjadi institusi ekonomi rakyat yang modern namun tetap berakar pada masyarakat.

 

3. Penguatan Rantai Pasok Distribusi Ekonomi Rakyat

Salah satu masalah utama ekonomi Indonesia adalah panjangnya rantai distribusi yang menyebabkan harga mahal di tingkat konsumen namun rendah di tingkat produsen. Di sinilah KDKMP memiliki posisi strategis. KDKMP dapat menjadi pusat distribusi pangan, sembako, pupuk, produk UMKM, hingga kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dengan sistem distribusi yang efisien, koperasi dapat membantu menekan inflasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan produsen lokal.

Apabila dikelola secara profesional, KDKMP mampu menjadi jaringan distribusi nasional berbasis rakyat. Bahkan dalam jangka panjang, koperasi dapat membangun sistem logistik mandiri yang memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

 

4. Kemandirian Pembiayaan dan Penguatan Modal

Transformasi koperasi modern membutuhkan modal yang cukup besar. Namun koperasi tidak boleh terus bergantung pada bantuan pemerintah semata. KDKMP harus mulai membangun sistem pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan. Simpanan anggota, kerja sama perbankan, kemitraan BUMN, pembiayaan syariah, hingga investasi sosial dapat menjadi sumber penguatan modal koperasi. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dan regulator, namun koperasi harus mampu menciptakan kemandirian ekonomi. Dengan modal yang kuat, koperasi dapat memperluas usaha ke sektor produktif seperti pergudangan, cold storage, pengolahan hasil pertanian, logistik, maupun perdagangan digital.

 

Menjaga Ruh Ekonomi Rakyat Sejati

Modernisasi koperasi tidak boleh menghilangkan identitas utama koperasi sebagai ekonomi rakyat sejati. Koperasi bukan perusahaan kapitalistik yang hanya mengejar keuntungan, melainkan lembaga ekonomi sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Karena itu, transformasi KDKMP harus tetap berpijak pada nilai gotong royong, keadilan, kebersamaan, dan keberpihakan terhadap rakyat kecil. Modernisasi tanpa nilai hanya akan menjadikan koperasi kehilangan jati diri.

KDKMP harus memastikan bahwa keuntungan usaha kembali kepada anggota melalui sisa hasil usaha, peningkatan pelayanan, dan penguatan ekonomi lokal. Koperasi juga harus menjadi ruang pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar alat bisnis segelintir elite. Dalam konteks ini, transparansi dan partisipasi anggota menjadi sangat penting. Setiap anggota harus memiliki akses terhadap informasi koperasi dan ikut menentukan arah kebijakan organisasi. Dengan demikian, modernisasi koperasi tetap berjalan dalam koridor demokrasi ekonomi.

 

 

Optimisme Menuju Masa Depan

Meski menghadapi berbagai tantangan, prospek KDKMP ke depan tetap sangat optimistis. Dukungan kebijakan pemerintah, penguatan APBN produktif, pertumbuhan konsumsi domestik, serta semangat membangun ekonomi rakyat menjadi modal besar bagi transformasi koperasi. KDKMP memiliki peluang menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia. Jika dikelola dengan baik, koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi lokal, pencipta lapangan kerja, pengendali inflasi pangan, sekaligus penguat ketahanan sosial masyarakat.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, model ekonomi gotong royong justru menjadi kekuatan Indonesia. Negara-negara maju mulai menghadapi kesenjangan sosial akibat dominasi kapitalisme ekstrem. Indonesia memiliki modal sosial yang berbeda, yaitu budaya kebersamaan dan solidaritas masyarakat. KDKMP dapat menjadi representasi modern dari nilai tersebut. Transformasi koperasi modern juga dapat memperkuat pemerataan ekonomi nasional. Selama ini pertumbuhan ekonomi sering terkonsentrasi di kota besar. Dengan penguatan koperasi desa dan kelurahan, pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata hingga ke tingkat akar rumput.

 

Penutup

Pidato Presiden RI dalam penyampaian KEM-PPKF 2027 memberikan sinyal kuat bahwa ekonomi rakyat akan menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih berada pada posisi strategis sekaligus menghadapi tantangan besar untuk bertransformasi.

Transformasi KDKMP menuju koperasi modern harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Digitalisasi, penguatan SDM, efisiensi distribusi, dan kemandirian pembiayaan menjadi kunci utama modernisasi koperasi. Namun seluruh proses tersebut harus tetap menjaga ruh ekonomi rakyat sejati yang berlandaskan gotong royong, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

KDKMP bukan sekadar program ekonomi, melainkan gerakan kebangkitan ekonomi rakyat Indonesia. Jika transformasi ini berhasil dijalankan dengan baik, maka koperasi tidak hanya menjadi penopang ekonomi nasional, tetapi juga simbol kebangkitan Indonesia sebagai bangsa yang kuat, mandiri, dan berkeadilan sosial.

Di tengah pusaran ekonomi global yang penuh ketidakpastian, KDKMP dapat menjadi cahaya optimisme bahwa masa depan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh konglomerasi besar, tetapi juga oleh kekuatan rakyat yang bergerak bersama dalam semangat koperasi modern dan gotong royong nasional. Semoga !


msholeh10@gmail.com

Dosen Prodi Ketahanan Pangan FKN Universitas Pertahanan RI

Fungsionaris Forkom KKMP (Koperasi Kelurahan Merah Putih) Jakarta

 

Sabtu, 16 Mei 2026

PRESIDEN PRABOWO LAUNCHING 1061 KDKMP




Launching 1061 KDKMP Seluruh Indonesia

Oleh : M. Sholeh

“Ciptakan Swasembada Desa Berbasis Lokal, Wujudkan Kesejahteraan Rakyat”
16 Mei 2026 – Serentak Dipusatkan di Nganjuk, Jawa Timur
Peluncuran serentak 1061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam membangun ekonomi rakyat berbasis gotong royong, kebersamaan, dan kemandirian lokal. Program strategis nasional ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dari desa dan kelurahan sebagai fondasi utama pembangunan Indonesia.
KDKMP hadir sebagai koperasi modern yang mengedepankan prinsip sukarela, transparansi, kolaborasi, dan semangat kebersamaan antar warga. Melalui jaringan usaha rakyat yang terintegrasi, KDKMP diharapkan mampu memotong rantai distribusi yang terlalu panjang sehingga kebutuhan pokok masyarakat dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau, stabil, dan berkualitas.
Keberadaan KDKMP juga menjadi solusi nyata untuk memperkuat swasembada pangan dan ekonomi lokal. Dengan memberdayakan potensi wilayah masing-masing, koperasi tidak hanya menjadi pusat distribusi, tetapi juga pusat produksi, pemasaran, dan penguatan UMKM rakyat. Semangat inilah yang menjadi pondasi lahirnya ekonomi kerakyatan yang kuat, adil, dan berkelanjutan.
Peluncuran nasional yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 16 Mei 2026 menjadi simbol kebangkitan koperasi Indonesia menuju era baru yang lebih modern, profesional, dan berpihak kepada masyarakat kecil. Dengan dukungan pemerintah, masyarakat, serta seluruh elemen bangsa, KDKMP diharapkan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi rakyat di seluruh pelosok Indonesia.
Forum Komunikasi Koperasi Kelurahan Merah Putih Jakarta (Forkom KKMP Jakarta) turut menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas peresmian 1061 KDKMP seluruh Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia.
“Semoga KDKMP menjadi kekuatan baru ekonomi rakyat Indonesia yang mandiri, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.”


Dengan semangat:


JUARA
(Jaringan Usaha Antar Rakyat Sejahtera)
Forkom KKMP Jakarta siap mendukung terwujudnya koperasi modern yang profesional, kolaboratif, inovatif, dan menjadi wadah perjuangan ekonomi rakyat menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

M. Sholeh
Dosen Universitas Pertahanan RI

Rabu, 20 Maret 2024

Refleksi Hari Air Sedunia ke-32 Tahun 2024 (World Water Day) - Water for Peace

 Refleksi Hari Air Sedunia (World Water Day) ke-32 Tahun 2024

 

Water for Peace

 


Oleh : Dr. Ir. H.M. Sholeh, MM.

msholeh10@gmail.com

Pemerhati Lingkungan

 

Masalah air menjadi semakin pelik seiring dengan perubahan iklim, perubahan lingkungan, perubahan teknologi, bahkan perubahan geopolitik global. Tak hanya munculnya fenomena El Nino yang kering dan fenomena La Nina yang berlimpah air, semuanya menjadi masalah yang melengkapi urgensinya air bagi hidup dan kehidupan di belahan bumi manapun. Tak sedikit perubahan iklim dan ketidakseimbangan air di suatu tempat akan menyebabkan bencana seperti banjir, tanah longsor, erosi atau bencana lainnya. Air sedikit menjadi masalah, tapi air melimpahpun juga menjadi masalah.  Disinilah diperlukan kearifan manusia dalam menjaga konservasi lingkungan baik tanah, air, udara maupun lingkungan alam semesta.

Menyambut hari air sedunia (world water day) ke-32 yang jatuh pada tanggal 22 Maret 2024 mengambil tema international “Leveraging Water for Peace” atau “Memanfaatkan Air untuk Perdamaian”, mungkinkah? Seperti diketahui bahwa air bersifat universal, dibutuhkan oleh semua makhluk hidup di alam ini untuk proses hidup dan keseimbangan alam serta lingkungannya. Sangat penting menjaga konservasi air, tanah dan lingkungannya.  Saat ini disinyalir masalah air telah menjadi masalah global, diantaranya lebih dari 2.2 miliar orang tidak memiliki air bersih yang telah menjadi krisis global yang perlu ditangani secara konkrit. Belum lagi masalah geopolitik global seperti perang di Palestina misalnya, pemenuhan kebutuhan air untuk kemanusiaan telah menjadi masalah urgent ditengah kerusakan fasilitas-fasilitas akses air minum dan air bersih.

Sementara itu amanah dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam SDG’s (Sustainable Development Goals) point ke 6 adalah penyediaan air bersih dan sanitasi belum sepenuhnya bisa dipenuhi oleh negara di seluruh dunia.  Hal ini diperparah dengan fenomena efek rumah kaca dan pemanasan global yang mengakibatkan pencairan salju di kutub juga menyebabkan masalah penyediaan air semakin bermasalah.  Oleh karena itu diperlukan kesadaran manusia sebagai makhluk dengan kasta tertinggi di alam ini dalam menjaga konservasi air, tanah dan lingkungannya.

 

World Water Forum

Seiring dengan pentingnya pembahasan isu air dunia, Indonesia akan menjadi tuan rumah World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan diadakan oleh World Water Council pada bulan Mei 2024 di Bali.  Dirilis dari situs kementerian PUPR disampaikan bahwa Forum Air Sedunia mempertemukan peserta dari semua tingkatan dan bidang, antara lain pemerintah, lembaga multilateral, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Selama bertahun-tahun peserta forum telah meningkat dari ratusan sampai puluhan ribu yang berasal dari masyarakat internasional maupun dari negara tuan rumah. Selama satu minggu pada bulan Mei 2024, para kepala negara, ketua organisasi internasional, pejabat tinggi pemerintah, pakar, cendekiawan, pengusaha, dan ahli ekonomi dari seluruh dunia akan saling bertukar pengetahuan dan pengalaman serta praktik-praktik terkait dengan berbagai topik seputar isu air.         

Adapun tema WWF 2024 adalah “Air untuk Kesejahteraan Bersama” (Water for Shared Prosperity). Air memiliki posisi yang tinggi dan bernilai dalam peradaban manusia berkat manfaatnya yang sangat esensial dalam kehidupan. Dari konsumsi sehari-hari hingga pemurnian, konservasi, budidaya dan sebagainya. Air bahkan dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai kehidupan itu sendiri dan sebagai sumber keabadian. Saat ini, pengelolaan air menjadi isu utama dalam acara dan deklarasi internasional, termasuk Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mencakup tujuan air khusus yang harus dicapai pada tahun 2030 untuk memastikan kehidupan yang berkelanjutan.

 

Isu BUMN Air Minum

            Sudah lama dikenal bahwa penyediaan air minum dilakukan oleh BUMD Air minum yang dulu disebut sebagai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang kini dikenal dengan Perumda dan Perseroda Air Minum. BUMD Air Minum ini dimiliki oleh pemerintah daerah baik Kabupaten/Kota atau Provinsi.   Namun seiring dengan perkembangan manajemen dan teknologi, sebagian kecil BUMD Air minum ini ada yang beralih menjadi Perseroda atau Perseroan Terbatas yang dimiliki sahamnya oleh pemerintah daerah atau pihak lain.  Perbedaannya kalau Perumda masih seluruh kepemilikan dikuasai oleh Pemda/Pemkot yang nota bene akan dikendalikan oleh penguasa/pejabat daerah dalam hal ini Bupati/Walikota/ Gubernur atau yang dikuasakan dalam jajaran Dewan Pengawas dan Direksi.  Sedangkan Perseroda memungkinkan kepemilikan saham dari unsur lain sehingga pengelolaannya dibawah jajaran Direksi dan Komisaris.

            Seiring dengan gencarnya target pemenuhan akses air minum untuk masyarakat sesuai SDGs tahun 2030, maka pemerintah juga tengah gencar meningkatkan akses pemenuhan air baku sebagai raw material utama bagi BUMD Air Minum di daerah-daerah melalui skema SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Regional pola KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha), hal ini tentunya dalam rangka akselerasi pemenuhan kebutuhan air bersih dan pencapaian target SDGs 2030.  Apakah pola ini menjadi dapat berjalan sesuai yang diharapkan ? Belum tentu ! Di beberapa daerah selain bermanfaat secara positif juga masih ada dampak negative seperti kemampuan antar BUMD Air Minum regional yang tidak sama, perbedaan tarif dan kemampuan beli masyarakat yang tidak sama serta beberapa permasalahan lain yang masih dalam koordinasi antara pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dengan beberapa Pemda/Pemkot terkait.

            Ditengah kegalauan beberapa BUMD Air Minum khususnya yang “terkena” program SPAM Regional muncul isu nasionalisasi PDAM atau BUMD Air Minum.  Apakah ini menjadi solusi dari image fenomena “raja-raja kecil” BUMD Air Minum di daerah-daerah yang sudah lama dikenal sebagai “peliharaan” oknum-oknum pejabat.  Jika ditilik dari kepentingan nasional maka isu nasionalisasi BUMD Air Minum menjadi BUMN Air minum menjadi isu yang sangat seksi mengingat di dalam Pasal 33 UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.  Hal ini sangat memungkinkan jika BUMN Air Minum dapat dikelola secara profesional, bebas korupsi dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi air minum bagi seluruh masyarakat. 

            Dengan pemenuhan air minum dan sanitasi bagi masyarakat secara nasional diharapkan juga menghindari konflik kepentingan seperti terkotak-kotaknya akses air baku di daerah-daerah, kepentingan regional maupun antar berbagai kepentingan lain seberti sumber daya pembangkit PLTA, kepentingan air bagi berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, perindustrian, dan kepentingan lainnya.  Lebih lanjut secara global, akses air bersih dan air minum dapat dipenuhi sesuai amanah SDGs tahun 2030 tidak ada lagi masyarakat yang tidak ada akses air bersih dan air minum.  Demikian juga taka da penutupan akses pemenuhan kebutuhan air akibat masalah geopolitik seperti perang, komflik antar negara atau kerusakan lingkungan.  Selamat Hari Air Sedunia ke-32, dan Water for Peace dapat terlaksanasesuai tema dan menuju perdamaian dunia yang indah. Semoga ! (msholeh10@gmail.com)***

Jumat, 16 Oktober 2020

Refleksi Hari Pangan Sedunia ke-40/FAO ke-75

Refleksi Hari Pangan Sedunia ke-40 dan FAO ke-75 16 Oktober 2020

 

OPINI

 

Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi

 

Oleh : Dr (Cd.) Ir. H.M. Sholeh, MM.

 foto ms-ASLI

msholeh10@gmail.com 

Kandidat Doktor Ilmu Lingkungan UNS Surakarta

 

           Menjelang Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-40 dan FAO ke-75 pada tanggal 16 Oktober 2020 ini Indonesia dihadapkan pada masalah pelik pertanian yang semakin kompleks.  Bukan hanya Indonesia tetapi dunia menghadapi masalah yang sama, yakni pandemic covid-19 yang belum tahu kapan kan berakhir. Tema HPS kali ini secara global adalah Grow, Nourish, Sustain, Protection  Together. Our Action Our Future atau “Tumbuhkan, Pelihara, Lestarikan. Bersama, Aksi Kita, Masa Depan Kita.  Namun secara nasional belum terlihat secara nyata akibat dampak refocusing akibat pandemic covid-19.  Meskipun demikian Ketahanan Pangan di tengah pandemic covid-19 menjadi isu seksi untuk mendukung kebangkitan ekonomi akibat wabah yang berkepanjangan, apalagi wabah ini bersamaan dengan fenomena La Nina yang berlangsung menjelang akhir tahun 2020.

 

Pertanian Tumpuan di Tengah Pandemi

           Tak berlebihan jika Ketahanan Pangan menjadi isu sentral pembangunan pertanian akhir-akhir ini seolah melengkapi tekad swasembada pangan, kemandirian pangan atau kecukupan pangan.  Hal ini sangat penting mengingat laju pertumbuhan penduduk berkejaran dengan laju peningkatan produksi pertanian nasional.  Dalam satu dasawarsa terakhir laju pertumbuhan penduduk meningkat 3.1 %, sementara laju peningkatan produktivitas pertanian khususnya padi hanya meningkat 1.7 % atau hanya separuhnya.  Disinilah tantangan penyediaan pangan secara nasional maupun global menjadi suatu hal yang sangat krusial dan sangat strategis.

Potensi dan daya dukung alam yang melimpah belum jadi jaminan sebuah negeri bisa berdaulat pangan.  Diperlukan kebijakan yang tepat serta langkah strategis menghadapi persoalan pertanian serta implementasinya hingga di tingkat petani.  Ditambah lagi akhir-akhir ini dihadapkan pula pada persoalan kekeringan dan perubahan iklim, bahkan fenomena La Nina menjelang di penghujung tahun 2020 ini. Fenomena tersebut diperparah bersamaan dengan wabah pandemic covid-19 yang sangat memukul segala sektor kehidupan termasuk ekonomi dan sektor pertanian.  Namum secara umum krisis ekonomi yang terjadi maka semuanya sependapat bahwa sektor pertanian akan menjadi tumpuan bangkitnya perekonomian, apapun kondisinya sektor pertanian tetap dibutuhkan untuk kehidupan ummat manusia dalam situsasi dan kondisi apapun.

Sementara itu belakangan ini dunia pertanian Indonesia diwarnai dengan berbagai kelangkaan dan fenomena melonjaknya komoditas pertanian yang terjadi dalam waktu yang sesaat.  Seolah menjadi tren melonjaknya komoditas pertanian termasuk peternakan seperti cabai, bawang merah, bawang putih, kedelai, daging sapi hingga daging ayam.  Kelangkaan tersebut silih berganti seiring dengan perkembangan situasi kondisi ekonomi bahkan politik.  Dalam lima terakhir, produktivitas pertanian telah digenjot di era Kabinet Kerja hingga Kabinet Indonesia Maju.  Apapun hasilnya sektor pertanian mulai bangkit bukan hanya sebagai tren dengan hadirnya petani-petani milenial, petani modern ataupun petani modern berbasis aplikasi, modifikasi cuaca atau rekayasa teknologi lainnya.

           Disadari kondisi geografis negeri ini yang terdiri dari ribuan pulau yang terpencar-pencar juga menyebabkan rumitnya distribusi komoditas pertanian dari produsen hingga konsumen.  Belum lagi perilaku konsumen yang sangat beragam mulai dari pola konsumsi, keragaman hingga tradisi sangat berpengaruh terhadap mekanisme pasar terhadap komoditas tersebut.  Kebutuhan pangan menjelang hari-hari besar tertentu misalnya pasti melonjak dibandingkan hari-hari biasa.  Demikian juga permintaan daging sapi, domba/kambing akan meningkat seiring datangnya hari raya qurban, dan sebagainya.

           Komoditas pertanian, peternakan, perikanan dan hasil pertanian lainnya seyogyanya adalah komoditas ekonomi rakyat dan menguasai hajat hidup orang banyak.  Komoditas tersebut bukan hanya padi dan palawija seperti jagung, kedelai, kacang hijau, ubi kayu, kacang tanah atau palawija lainnya saja tetapi termasuk produk-produk peternakan/perikanan dan kehutanan serta komoditas ikutan lainnya seperti sapi, domba, kambing, ayam, ikan tawar, ikan asin, telur, garam dan lain-lain.  Dan konyolnya beberapa produk pertanian tersebut yang sebenarnya dapat diproduksi secara mandiri di negeri ini ternyata masih impor. 

           Kita sering mendengar impor beras, impor jagung, impor kedelai, impor bawang, impor sapi bahkan impor garam sekalipun di tanah yang kaya pantai ini.  Sungguh menjadi ironi di negeri kaya seperti ini.

 

Manajemen Komoditas Pertanian

           Adalah suatu ironi jika di negeri yang kaya sumber daya dan potensi ini terjadi kelangkaan komoditas pertanian.  Masalahnya bukan ada atau tidak ada komoditas tersebut tetapi adalah mau atau tidak mau mengatur komoditas pertanian agar dapat berimbang antara supply and demand sesuai dengan mekanisme pasar. 

           Diawali dengan melimpahnya potensi wilayah yang sangat beragam maka diperlukan peta komoditas unggulan sesuai dengan kaidah-kaidah agronomis dan agroekologisnya.  Sudah bukan saatnya pembangunan sektor pertanian ini bersifat top-down program sepereti masa lalu.  Tetapi saat ini yang lebih tepat adalah program buttom-up berbasis keseuaian lahan dan potensi masing-masing wilayah.  Sebagai missal keunggulan bumi Nusa Tenggara Barat yang kering lebih layak dengan budidaya Sapi lokal meskipun secara berat per sapi lebih kecil dibandingkan dengan sapi impor.  Kemudahan budidaya sapi lokal adalah keunggulan daerah tersebut, tentunya harus diikuti dengan kebijakan yang pro rakyat juga misalnya keseimbangan rasio jantan-betina agar kontinyuitas produksi dapat dijaga sesuai dengan mekanisme pasar dan daya dukung lahannya.

           Demikian juga keunggulan wilayah lain untuk pengaturan komoditas padi/beras di wilayah pantura dan daerah lahan kelas I di Pulau Jawa, Daerah penyangga komoditas kedelai di daerah tapal Kuda Jawa Timur (Pasuruan-Probolinggo-Banyuwangi dan sekitarnya), Pengembangan jagung di wilayah Sulsel, Sultra hingga Gorontalo dan sebagainya.  Selain itu diperlukan inovasi-inovasi baru baik dari pembibitan, teknik budidaya hingga panen dan pasca panen.

           Sudah menjadi rahasia umum bahwa petani di negeri ini masih menjadi subyek dari pembangunan pertanian, kalaupun menjadi obyek pembangunan tak lebih dari obyek program proyek-proyek pembangunan sesaat yang yang tidak berkelanjutan.  Nilai tambah terbesar komoditas pertanian/peternakan sebagian dinikmati oleh pedagang-pedagang besar yang memanfaatkan fasilitas pemerintah maupun pemodal besar.  Padahal komoditas pertanian ini adalah komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak dan sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional.

           Jadi kata kuncinya adalah distribusi komoditas pertanian membutuhkan manajemen yang terpadu antar segala lini rantai distribusi dari produsen hingga end user dengan prinsip Pemberdayaan Petani Sebagai Penggerak Ekonomi Menuju Kedaulatan Pangan sesuai dengan tema HPS tahun ini. Distribusi manfaat dan keuntungan harus dibuat regulasi yang berpihak pada petani dan bukan pada segelintir pemodal besar atau bahkan pemodal asing belaka.  Sebagai pelaku ekonomi terbesar di negeri ini sudah selayaknya petani menikmati bagian keuntungan yang layak dan wajar.  Disinilah peran pemerintah dalam membuat kebijakan regulasi dan fasilitasi pemberdayaan petani sebagai pelaku ekonomi rakyat.  Tidak ada kata lain untuk menjaga stabilitas nasional pangan adalah Kedaulatan Pangan.

 

Dukungan Pemerintah hingga Food Estate

           Tak tanggung-tanggung dukungan pemerintah dalam bentuk infrastruktur, pembangunan puluhan bahkan ratusan bendungan di berbagai pelosok tanah air, dan dukungan mekanisasi pertanian yang modern hingga tumbuhnya food estate yang sempat mangkrak di masa lalu kini kembali diwujudkan dengan sinergi antar kementerian baik pertanian, Bappenas, Kelautan dan Perikanan, kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan bahkan hingga kementerian Pertahanan tergabung di dalamnya. Totalitas menghadapi dampak pandemic covid-19 nampak semakin solid meskipun tak dapat diraih hasilnya dalam waktu singkat.

           Demikian juga dengan terobosan, inovasi teknologi informasi bidang agraris telah mendorong munculnya pengusaha-pengusaha milenial yang sebelumnya tak pernah menyentuh dunia pertanian.  Sektor pertanian semakin seksi dan berkembang seiring dengan peluang usaha yang semakin mendunia.

Diperlukan perhatian dan keseriusan pemerintah untuk berpihak kepada wong cilik agar kekuatan-kekuatan liberalis yang hanya segelintir golongan dapat dilawan dengan kekuatan ekonomi rakyat.  Pemerintahan yang bijaksana, regulasi yang pasti, aparat yang bermartabat dan petani yang mandiri adalah pilar kekuatan ekonomi rakyat sejati. Dengan tema “Tumbuhkan, Pelihara, Lestarikan. Bersama, Aksi Kita, Masa Depan Kita semakin menumbuhkan tekad kebersamaan bangkit bersama pertanian menuju Ketahanan Pangan yang kuat di tengah pandemic ini.  Semoga dengan refleksi Hari Pangan Sedunia ini dapat mewujudkan tekad ini ! ** (msholeh10@gmail.com).


Selasa, 12 Juni 2018

Dukung Bersama Asian Games 2018

18th ASIAN GAMES : SPIRIT, SPORTIFITAS DAN SOLIDARITAS ASIA
Oleh : M. Sholeh
Gaung Asian Games ke-18 hanya tinggal menghitung hari menuju 18 Agustus 2018. Pesta olah raga terbesar se Asia ini akan segera dihelat untuk kedua kalinya di Indonesia setelah 56 tahun yang lalu juga diselenggarakan di tempat yang sama.  Inilah ujian bagi Indonesia di era milenial ini apakah mampu menjadi tuan rumah yang baik atau tidak.  Tentunya sebagai warga bangsa Indonesia marilah kita dukung bersama Asian Games 2018 dengan suka cita dan mengedepankan Spirit, Sportif dan Solidarity Indonesia untuk Asia. 18thAsian Games : Spirit, Sportifitas dan Solidaritas Asia akan menjadi tema selama gelaran berlangsung sekaligus menjadi spirit bagi seluruh even dan pesertanya.

Logo 18th Asian Games 2018
Jika 56 tahun yang lalu Indonesia telah berhasil menjadi tuan rumah Asian Games ke-4 dengan baik, maka di tahun 2018 ini Asian Games harus lebih baik lagi.  Sebagai tuan rumah inilah kesempatan yang sangat baik untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang baik dan sukses.  Meskipun dilaksanakan pada waktu yang relatif berdekatan dengan perhelatan akbar dunia lainnya yaitu Piala Dunia 2018 di Rusia yang tentunya menyedot perhatian yang sangat besar mengingat sepak bola merupakan olah raga paling populer di dunia, tetapi tanpa mengurangi semangat Asian Games 2018, Energy of Asia ! akan menjadi pembuktian kiprah Indonesia dalam kancah Olah Raga di tingkat Asia.
Tantangan  dan Multi Even
Dengan berbagai persiapan dan koordinasi yang panjang, pemerintah telah berusaha keras agar Asian Games 2018 yang akan dilaksanakan mulai 18-8-2018 dapat berjalan lancar dan sukses, apalagi kali ini akan diselenggarakan di dua kota yaitu Jakarta dan Palembang.  Selain waktu yang berdekatan dengan penyelenggaraan Piala Dunia 2018, konsentrasi pemerintah juga tengah menghadapi Pilkada serentak 2018 dan rencana pertemuan IMF di Bali bulan Oktober 2018 bahkan memasuki persiapan Pileg, Pilpres 2019 yang tentunya juga akan menguras energi yang tidak sedikit.  Namun dengan semangat yang tinggi Indonesia bertekad untuk menjadi tuan rumah dari berbagai kegiatan tingkat asia dan dunia dengan sepenuh hati.  Kegiatan Asian Games kali ini juga bertepatan dengan perayaan HUT Proklamasi Republik Indonesia yang ke-73 yang semakin memacu semangat bangsa Indonesia untuk memberikan kado terindah bagi negri ini yang akan berulang tahun yang ke-73. Inilah tantangan multi even yang akan diselenggarakan di Indonesia di tahun 2018.
Sebagai masyarakat Indonesia tentunya kita merasa bangga akan kepercayaan dunis kepada Indonesia yang dipercaya menyelenggarakan multi even yang sangat beragam ditengah tahun politik yang mulai memanas.  Oleh karena itu marilah kita dukung bersama Asian Games 2018 dengan suka cita dan semangat, sportifitas dan solidaritas Indonesia untuk Asia. Semangat ini digaungkan dari tingkat daerah, regional hingga nasional.  Dukung bersamAsian Games 2018melalui daerahku menjadi semangat mengobarkan semangat Asian Games dari daerah sampai nasional dan Asia.  Even olah raga dapat mempersatukan bangsa-bangsa di Asia yang merupakan mayoritas penduduk dunia. Kita tunjukkan Indonesia adalah Negara yang besar yang mampu menjadi tuan rumah yang baik dengan dukungan yang tak henti-hentinya dari berbagai sektor, hal inilah yang saat ini tengah dipersiapkan oleh INASGOC (Indonesia Asian Games 2018Organizing Committee) sebagai panitia penyelenggara Asian Games kali ini.
Menjadi juara bukan sekedar tujuan belaka, tetapi makna solidaritas bangsa-bangsa asia yang saat ini masih banyak terjadi ketimpangan ekonomi dan sosial, kesenjangan, keterbelakangan, intoleransi, bahkan konflik berkepanjangan di beberapa negara asia seperti yang terjadi di Palestina, Israel, Suriah, Yaman, Myanmar dan beberapa negara lainnya.  Even olah raga aakan mempersatukan perbedaan diantara bangsa-bangsa asia yang akan menjadi peserta Asian Games 2018.  Berlomba menjadi juara adalah semangat dan spirit tapi tanpa melupakan makna solidaritas dan toleransi warga asia dan dunia yang cinta damai dan persahabatan.
            Untuk mendukung pelaksanaan Asian Games kali ini tak hanya menjadi tugas panitia INASGOC ataupun pemerintah, tetapi sebagai individu masyarakat terpanggil untuk melakukan gerakan dukung bersamAsian Games 2018dari daerahku.  Ini adalah bentuk dukungan moril partisipatif ataupun berperan aktif sebagai relawan atau voulenteeryang dikoordinasi oleh panitia.  Sekecil apapun peran masyarakat akan menjadi dukungan yang sangat berarti.  Menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan selama penyelenggaraan Asian Games juga merupakan peran partisipatif masyarakat yang diharapkan. Terlebih di era milenial yang serba online dan dukungan teknologi informasi yang sudah modern dapat dilakukan untuk menggalang dukungan.
Dalam hal perkembangan teknologi informasi yang serba online, berita ataupun perkembangan kegiatan pasti akan sangat cepat tersebar melalui media cetak, media online ataupun sosial media.  Sebagai tuan rumah hendaknya kita juga harus dapat memanfaatkan media-media tersebut untuk kemaslahatan penyelenggaraan Asian Games mendatang.  Tak dipungkiri sebagai pengguna media sosial terbesar ketiga di dunia telah menempatkan warganet Indonesia sebagai netizen tercerewet di dunia, apapun bisa menjadi viral dalam sekejap di Indonesia menjadi mendunia.  Dukungan bukan hanya sorak sorai atau hingar bingar perayaan jika atletnya menang atau juara.  Tetapi menjaga sopan santun, keramahan dan etika dengan seluruh peserta, penyelenggara dan sesama termasuk di media online, sosial media dan mass media lainnya adalah dukungan moril yang tak terhingga nilainya.
Predikat netizen tercerewet jika diambil nilai positifnya dapat digunakan sebagai dukungan promosi even Asian Games 2018 ini baik sebelum dan selama berlangsungnya gelaran olah raga terbesar se Asia tersebut.  Demikian juga dukungan komunitas-komunitas formal maupun informal di masyarakat dapat menambah promosi yang positif, misalnya dukungan komunitas musisi-musisi dalam membuat official theme song Asian Games 2018 dalam lagu Bright as The Sun seperti ini.

Promosi lain yang harus dimanfaatkan Indonesia sebagai tuan rumah adalah promosi wisata yang sangat banyak dan beragam, iklim investasi yang prospektif dan kemitraan bisnis melalui atlet dan oficialnya serta awak media yang menyertai tentunya. Tunjukkan bahwa Indonesia aman, nyaman dan amazing, meskipun beberapa waktu lalu terjadi terror, tetapi dengan semangat toleransi dan kemanusiaan semua bisa diatasi secara tuntas.
Semoga Asian Games ke-18 di Jakarta dan Palembang ini akan menjadi gelaran olah raga akbar se Asia yang sukses menjadikan Indonesia sebagai juara, baik juara olah raga, juara tuan rumah maupun even Asian Games yang akan menjadi kenangan manis dalam sejarah Indonesia, Asia dan Dunia.  Semoga ! (msholeh10@gmail.com).

sumber : www.msholeh.com